Politik Ekonomi Satu

Hubungan politik ekonomi idealnya mempunyai tujuan mulia untuk mensejahterakan rakyat dan mengelola sistem sosial yang adil. Oleh karena itu, Sinergitas kebijakan publik yang di kelola aktor politik dan Arus Ekonomi yang di kelola oleh aktor pebisnis harus total berpihak pada rakyat untuk terwujudnya keadilan sosial tersebut. Tanpa sinergi yang berintegritas, hubungan keduanya hanya akan menghasilkan ketimpangan yang merugikan kedaulatan ekonomi rakyat. 

Dalam konteks tersebut, pertumbuhan ekonomi nasional menjadi salah satu indikator penting untuk melihat sejauh mana negara mampu menghadirkan kesejahteraan bagi masyarakat. Dalam laman resmi Kementerian Keuangan Republik Indonesia disebutkan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia pada Triwulan I 2026 mencapai 5,61 persen, yang ditopang oleh kuatnya konsumsi rumah tangga, terjaganya daya beli masyarakat, dan meningkatnya aktivitas ekonomi domestik. Capaian ini tentu menjadi kabar baik, meskipun di sisi lain masih terdapat tantangan sosial seperti tingginya kesulitan mencari kerja di kalangan pemuda, ketidakpastian ekonomi keluarga, dan rendahnya motivasi pendidikan sebagian anak-anak. Karena itu, kehadiran negara melalui program seperti Makan Bergizi Gratis, Bantuan Langsung Tunai, dan akses kesehatan gratis menjadi penting agar pertumbuhan ekonomi dapat dirasakan lebih merata oleh masyarakat.

Disisi lain, dalam pertumbuhan ekonomi dan berbagai program kesejahteraan tersebut tidak dapat dilepaskan dari relasi antara kekuatan bisnis dan kekuasaan politik dalam proses pengambilan kebijakan publik. Dalam praktiknya, kedekatan antara pengusaha dan elite politik sering kali menimbulkan risiko oligarki ekonomi-politik, yaitu kondisi ketika kebijakan negara lebih banyak dipengaruhi oleh kepentingan kelompok tertentu dibanding kepentingan masyarakat luas. Situasi ini dapat memunculkan konflik kepentingan, terutama dalam proyek-proyek strategis nasional yang melibatkan modal besar dan kekuasaan negara. Oleh karena itu, transparansi, akuntabilitas, dan tata kelola pemerintahan yang baik menjadi hal penting agar demokrasi ekonomi tidak hanya menguntungkan kalangan elite, tetapi juga benar-benar menghadirkan kesejahteraan yang merata bagi rakyat.

Laporan Celios menunjukkan data yang mengejutkan dalam pernyataannya Kekayaan 50 orang terkaya di Indonesia setara dengan 55 Juta kekayan rakyat Indonesia. 58% dari kelompok orang terkaya tersebut kekayaannya berasal dari usaha ekstraktif. Kenaikan kekayaan para Taipan perhari 13,48 Miliar sedangkan rata-rata buruh Indonesia kenaikan perharinya 2.113 rupiah. Terlihat jelas bagaimana ketimpangan kekayaan yang sangat jauh antara elite pebisnis dan pekerja buruh. 

Fenomena tersebut sejalan dengan pandangan Jeffrey Winters yang menjelaskan bahwa oligarki terbentuk ketika kelompok dengan kekuatan material mampu mempertahankan dan memperbesar kekayaannya melalui pengaruh terhadap kekuasaan politik. Dalam konteks Indonesia, kondisi tersebut dapat terlihat dari bagaimana relasi antara elite bisnis dan elite politik sering kali memengaruhi arah kebijakan negara. Di tengah harapan terhadap demokrasi sebagai sarana mewujudkan kesejahteraan rakyat, realitas politik justru menunjukkan adanya pengaruh kuat pemilik modal dalam proses pengambilan kebijakan publik. Ketika kekuasaan politik terlalu bergantung pada dukungan ekonomi kelompok tertentu, maka demokrasi berisiko kehilangan substansinya sebagai sistem yang seharusnya berpihak kepada kepentingan rakyat banyak.