Jarum Demokrasi Gelar Diskusi Nasional: Komitmen HAM dalam Janji Politik Pemerintahan Baru
 |
| Pamflet Diskusi Nasional Jarum Demokrasi, Sumber Foto: Istimewa |
"Ruang sipil harus tetap terbuka. Tanpa itu, pendidikan politik dan partisipasi publik akan melemah,”
Jakarta, 11 Desember 2025 – Dalam rangka memperingati Hari Hak Asasi Manusia (HAM) Sedunia, Jaringan Muda untuk Demokrasi (Jarum Demokrasi) menyelenggarakan Diskusi Nasional secara daring dengan mengangkat tema kritis: "Menyoal Pemenuhan HAM dalam Janji Politik Pemerintahan Baru."
Kegiatan ini menghadirkan perwakilan dari organisasi masyarakat sipil, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), akademisi, dan pegiat demokrasi, untuk menguji kesesuaian antara visi besar pemerintahan, khususnya dalam agenda Asta Cita, dengan realitas pemenuhan HAM di lapangan.
Kekhawatiran atas Penyempitan Ruang Sipil
Diskusi ini didorong oleh kekhawatiran atas indikasi menguatnya penyempitan ruang kebebasan sipil, meningkatnya kriminalisasi terhadap aktivis, dan semakin dominannya pendekatan keamanan, khususnya sejak awal masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Pendiri Jarum Demokrasi dalam sambutannya menekankan pentingnya forum ini sebagai “ruang kritis bagi publik untuk membaca ulang kesesuaian antara janji politik, agenda Asta Cita, dan realitas pemenuhan HAM di lapangan.”
Komnas HAM Soroti Tren Pembatasan Hak
Komisioner Komnas HAM RI, Saurlin Siagian, yang hadir sebagai narasumber utama, memaparkan hasil pemantauan 2024–2025 yang menunjukkan adanya tren pembatasan hak berekspresi, kekerasan dalam penanganan aksi massa, dan kompleksitas persoalan agraria.
Komnas HAM menilai penguatan orientasi keamanan nasional berpotensi menggeser prinsip perlindungan HAM jika tidak dikawal dengan baik. “Pemerintah harus memastikan bahwa pembangunan tidak berjalan dengan mengorbankan hak-hak dasar warga negara,” tegas Saurlin, menyoroti risiko di sektor kebebasan sipil dan profesionalisme aparat.
Pentingnya Akuntabilitas dan Partisipasi Publik
Koordinator Nasional Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) menekankan bahwa janji politik HAM harus diterjemahkan menjadi komitmen nyata, bukan sekadar retorika. JPPR menyoroti pentingnya partisipasi dan literasi politik warga dalam mengawasi jalannya pemerintahan. "Ruang sipil harus tetap terbuka. Tanpa itu, pendidikan politik dan partisipasi publik akan melemah,” ujarnya.
Sementara itu, Presidium KIPP (Komite Independen Pemantau Pemilu) menegaskan bahwa kolaborasi antara lembaga pemantau independen dan masyarakat sipil harus diperkuat. “KIPP melihat adanya tantangan serius bagi pemantau independen ketika stabilitas dijadikan alasan untuk membatasi kontrol publik,” ungkap Presidium KIPP.
Tiga Rekomendasi Utama
Diskusi ditutup dengan kesepakatan tiga poin rekomendasi utama sebagai bahan advokasi kepada pemerintah dan masyarakat:
- Penguatan Komitmen: Memastikan komitmen pemenuhan HAM terintegrasi dalam agenda pembangunan Asta Cita.
- Perluasan Ruang: Memperluas ruang partisipasi publik dan memberikan perlindungan maksimal bagi kebebasan sipil.
- Kolaborasi Lintas Sektor: Memperkuat kolaborasi antara jaringan masyarakat sipil untuk menjaga pemenuhan HAM.
Jarum Demokrasi menyatakan komitmennya untuk terus membangun ruang dialog yang kritis dan inklusif. Hasil dialog ini akan dirangkum dalam naskah refleksi HAM yang akan dipublikasikan sebagai bahan advokasi.
"Masa depan demokrasi Indonesia hanya dapat dijaga jika masyarakat sipil tetap bersuara, tetap kritis, dan tetap terlibat,” tutup moderator diskusi.
Join the conversation